PPID INJOURNEY - Tugas & Tanggung Jawab PPID Subholding

Tugas &Tanggung Jawab PPID Subholding

Menyelenggarakan layanan informasi publik sesuai ketentuan pedoman layanan informasi holding;
Mengusulkan struktur perangkat PPID Subholding kepada Direksi di Anak Perusahaan;
Menyusun prosedur teknis atau Standard Operational Procedure (SOP) layanan Informasi Publik sesuai standarisasi Holding;
Menyusun dan melaksanakan program-program layanan informasi berdasarkan arah kebijakan Holding yang telah disepakati;
Mewakili Anak Perusahaan dalam penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau pengadilan;
Melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik di Anak Perusahaan;
Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik;
Menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik atau layak untuk dipublikasikan berdasarkan kebijakan Holding dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
Menyusun, mengelola dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
Melakukan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi yang Dikecualikan dengan mengacu pada standarisasi Holding;
Menyediakan Informasi Publik dengan akurat, cepat, dan mudah diakses oleh publik;
Mengembangkan sistem informasi yang sesuai dengan perkembangan teknologi;
Menyusun laporan bulanan hasil penyelenggaraan layanan informasi untuk disampaikan kepada PPID Holding.

Wewenang PPID Subholding

Menetapkan struktur perangkat PPID Subholding;
Menetapkan prosedur teknis penyelenggaraan layanan Informasi Publik di Anak Perusahaan;
Mengoordinasikan perangkat PPID Subholding dan pendukungnya dalam proses penyelenggaraan layanan Informasi Publik;
Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik;
Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, dan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan informasi publik di lingkungan Anak Perusahaan;
Menunjuk Kuasa yang dianggap kompeten untuk mewakili Perusahaan di dalam proses penyelesaian Sengketa Informasi di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan;
Menetapkan dan memutuskan suatu informasi dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi sesuai pedoman layanan informasi Induk Perusahaan;
Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan tertulis;
Mengoordinasikan proses inventarisasi Daftar Informasi Publik dan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangan awal dari seluruh divisi;
Melaksanakan rapat kerja atau bentuk koordinasi lainnya dengan divisi terkait di perusahaan untuk mendukung kelancaran layanan Informasi Publik;